Klikfakta38-Gunungsitoli, Rencana pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Gunungsitoli menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Sebagian pihak mendukung pembangunan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun, tidak sedikit masyarakat yang mempertanyakan urgensi proyek yang diperkirakan menelan anggaran puluhan miliar rupiah di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai masih sulit, terutama akibat terbatasnya lapangan pekerjaan.
Sorotan itu juga disampaikan pengamat ekonomi sekaligus tokoh masyarakat Nias di Jakarta, Dr. (H.C.) Yusman Dawolo, M.Kom.I., yang akrab disapa Bang YD, Senin (25/5/2026).
Menurutnya, kebutuhan paling mendesak masyarakat saat ini bukan pembangunan gedung baru, melainkan pembukaan lapangan pekerjaan dan penguatan ekonomi rakyat.
“Kalau bisa, pembangunan Mal Pelayanan Publik yang anggarannya puluhan miliar itu ditunda terlebih dahulu. Mungkin empat tahun mendatang, ketika kondisi keuangan daerah sudah lebih kuat. Karena yang paling dibutuhkan rakyat hari ini adalah pekerjaan,” ujar Bang YD.
Ia menilai persoalan pengangguran, khususnya di kalangan generasi muda, seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Banyak lulusan sekolah maupun perguruan tinggi yang hingga kini belum memperoleh pekerjaan yang layak.
“Yang paling dibutuhkan rakyat saat ini adalah pekerjaan dan penghasilan. Banyak anak muda yang tamat sekolah dan kuliah, tetapi belum mendapatkan pekerjaan yang layak. Persoalan inilah yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah,” katanya.
Menurut Bang YD, pelayanan publik di Kota Gunungsitoli pada dasarnya masih dapat berjalan melalui kantor-kantor pemerintahan yang sudah tersedia. Apabila pemerintah ingin meningkatkan kualitas pelayanan melalui digitalisasi, hal tersebut dinilai tidak harus diwujudkan dengan pembangunan gedung baru yang besar dan mahal.
“Pelayanan berbasis digital sebenarnya bisa diakses dari kantor masing-masing instansi, dari rumah masyarakat, bahkan dari mana saja melalui sistem daring,” ujarnya.
Karena itu, ia menyarankan agar pembangunan MPP ditunda hingga beberapa tahun ke depan, ketika kapasitas fiskal daerah lebih kuat, Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat, dan kondisi ekonomi masyarakat lebih stabil.
“Mal Pelayanan Publik bisa dibangun nanti ketika kemampuan keuangan daerah sudah lebih baik, PAD meningkat, kebutuhan dasar masyarakat sudah lebih terpenuhi, dan pendapatan per kapita masyarakat sudah lebih baik,” katanya.
Bang YD memperkirakan pembangunan gedung MPP dalam skala menengah dapat menelan anggaran sekitar Rp35 miliar atau lebih. Bahkan, apabila dibangun dalam skala besar dan bertingkat seperti di sejumlah daerah lain, nilainya dapat mencapai Rp70 miliar.
Menurutnya, di tengah keterbatasan fiskal daerah, anggaran sebesar itu akan lebih bermanfaat apabila diarahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan menggerakkan sektor ekonomi produktif masyarakat.
“Bayangkan jika Rp10 miliar per tahun dialokasikan sebagai program pinjaman modal bergulir untuk anak-anak muda selama tiga tahun. Pemerintah bisa melahirkan ribuan wirausaha muda baru. Dampak ekonominya tentu akan jauh lebih besar bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Bang YD juga menyoroti proses perencanaan pembangunan MPP yang dinilainya menimbulkan sejumlah pertanyaan di tengah masyarakat. Ia mempertanyakan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik yang baru dilakukan pada 13 Mei 2026, sementara pemerintah telah menyampaikan rencana pembangunan fisik dimulai pada Juli 2026.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa proses konsultasi publik hanya bersifat formalitas karena keputusan pembangunan seolah telah ditetapkan sebelumnya.
Ia meminta pemerintah membuka seluruh proses perencanaan dan penganggaran proyek secara transparan kepada masyarakat, mulai dari kajian kebutuhan publik, proses penganggaran, pengumuman tender, perusahaan peserta tender, hingga penetapan pemenang proyek.
“Transparansi sangat penting agar proyek besar yang menggunakan uang rakyat tidak menimbulkan kecurigaan publik maupun potensi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di kemudian hari,” ujarnya.
Bang YD juga mengingatkan agar pemerintah belajar dari sejumlah proyek yang dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
“Jangan sampai kembali terjadi proyek yang mangkrak atau tidak memberi dampak maksimal, seperti bangunan Pasar Humene, Patung Salib, maupun penimbunan laut di bawah Taman Ya’ahowu, sementara anggarannya mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah,” katanya.
Ia berharap Pemerintah Kota Gunungsitoli lebih fokus pada program-program yang langsung menyentuh kebutuhan ekonomi masyarakat, seperti pengembangan pertanian modern, perikanan terpadu, peternakan, UMKM, industri kecil, pelatihan kerja, hingga program pembiayaan usaha bagi generasi muda.
“Ini adalah saran agar pemerintah lebih tepat menentukan skala prioritas pembangunan. Karena rakyat hari ini lebih membutuhkan pekerjaan dibanding gedung Mal Pelayanan Publik,” ucapnya.
Menurut Bang YD, pembangunan pelayanan publik memang penting, namun kesejahteraan masyarakat dan tersedianya lapangan pekerjaan tetap harus menjadi prioritas utama dalam arah pembangunan daerah.
F. Dawolo
